Kepala Desa Tuntut Tambahan Tunjangan

Plus Kendaraan Operasional

MAGETAN – Seolah tak mau kalah dengan anggota dewan yang full fasilitas, para kepala desa (kades) menuntut pemkab memberikan kendaraan operasional dan tambahan tunjangan.’

Tuntutan itu dilontarkan puluhan kades yang tergabung dalam Asosiasi kepala Desa (AKD) Magetan di depan anggota komisi A DPRD setempat kemarin (21/12). “Melihat situasi dan kondisi dari tahun ke tahun, tuntutan kebutuhan hidup dan sosial juga semakin tinggi. Untuk itu kami merasa jika tunjangan selama ini kurang mencukupi. Permohonan kendaraan ini (sepeda motor operasional, Red) juga untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekretaris AKD Sutikno.

Namun, dia menampik anggapan jika kendaraan operasional itu untuk kepentingan para kepala desa pribadi. Melainkan bakal digunakan seluruh elemen pemerintahan desa. “Kendaraan ini untuk tugas pembantuan dan di gunakan seluruh perangkat,” ungkap Sutikno.

Soal tambahan tunjangan, Sutikno lantas membandingkan njomplangnya intensif perangkat dengan nominal UMK Magetan yang mencapai Rp 780 ribu. “Perangkat itu hanya mendapat sekitar Rp 300 ribu perbulan dan kepala desa Rp 525 ribu. Jauh dari UMK. memang kalau dibilang kurang memang tidak ada cukupnya. Tapi mbok ya yang wajar,” katanya.

Pria yang juga Kades Sidomukti, Kecamatan Plaosan, itu berharap pihak DPRD mampu memerjuangkan tuntutan para kepala desa. “Dari hasil hearing tadi (kemarin,Red), saya melihat ada respons cukup apresiatif. Dan dari luar permohonan kami, pengadaan motor sepertinya bisa direalisasikan,” ungkapnya.

Jika tuntutan tersebut direalisasikan, Pemkab Magetan dipastikan merogoh kocek cukup dalam. Pasalnya, di Magetan ada 235 desa/kelurahan, dengan total perangkat sekitar 2724 orang.

Pada 2001 lalu, pemkab merealisasikan bantuan kendaraan operasional berupa Honda Legenda. Namun, saat ini motor plat merah tersebut rata-rata kondisinya sudah tak layak pakai. “kendaraan operasional itu kini sudah tidak layak pakai. untuk itu kami pandang untuk segera diganti,” ujar Ketua AKD Sono Keling.

Sementara, Wakil Ketua DPRD HM Shoim mengaku sepakat dengan tuntutan para kades, sepanjang anggaran APBD mampu. “Tapi kami juga belum mengetahui apakah bisa dimasukkan dalam program belanja tahun 2012 mendatang atau tidak. Karena kami masih melakukan kajian,” kata Shoim didampingi perwakilan anggota komisi A.

Menurutnya, sepanjang permintaan kendaraan operasional itu untuk kelancaran tugas pemerintahan dan tidak melanggar hukum, tidak perlu di permasalahkan. “Yang jelas, harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya. (wka/isd)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: