APBD-P 2012 Terganjal

Tabrak Aturan, Gubernur Beri “Teguran”

MAGETAN – Pengesahan APBD-Perubahan (APBD-P) Magetan 2012 alot di tangan gubernur. Sebab, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang di nilai di tabrak hingga orang nomor satu di Pemprov Jatim itu enggan menerakan tanda tangannya. Tak pelak, pengesaha perubahan anggaran keuangan (PAK) itu molor hingga akhir tahun.

Informasi yang berhasil di himpun, beberapa regulasi yang dilanggar itu antara lain, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ; serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Meski begitu, Sutikno menilai berbagai catatan sekaligus ‘teguran’ itu merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. “Itu hanya catatan biasa. Meski ada catatan, tapi saat ini APBD-P sudah sah di jalankan, karena sudah mendapat evaluasi dari gubernur dan mendapat jawaban dari kami. Ke depan, kami akan mengupayakan tepat waktu sebagaimana aturan yang ada,” kata Wakil Ketua Banggar DPRD Magetan H Sutikno kemarin (21/11).

Selain itu, muncul pula berbagai catatan seputar ketidaktaatan soal penggunaan dasar hukum untuk menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan. “Tentunyadengan berbagai catatan itu, kami mencoba menyempurnakannya. Ke depan, terkait keterlambatan itu akan di upayakan tepat waktu pada periode berikutnya,” urai politisi Partai Amanat Nasional yang juga Wakil Ketua DPRD ini.

Ditambahkannya, gubernur juga memberikan catatan seputar bentuk alokasi untuk proyek fisik yang membutuhkan waktu lama. “Artinya, kami di larang menganggarkan proyek fisik jika sekiranya membutuhkan pengerjaan dalam waktu lama,” terangnya.

Catatan-catatan tersebut bahkan sudah di matangkan dalam jawaban yang di bahas banggar DPRD. “Hari ini (kemarin,Red) perwakilan banggar DPRD ke provinsi untuk mngembalikan apa-apa yang menjadi catatan tim evaluasi di provinsi,” kata anggota banggar dr Pangayoman.

Terkait keterlambatan pembahasan APBD-P berikut kekurangan dasar hukumnya, menurutnya, bukan menjadi sesuatu yang urgen untuk di bahas dan di evaluasi secara mendasar. “Hal demikian wajar. Setiap kali ada proses evaluasi gubernur dan mekanismenya memang demikian. Bukan kali ini saja,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Magetan Saif Muchlissun mengatakan bahwa lankah ke Pemprov kemarin untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang menjadi catatan-catatan gubernurn itu. “Tapi prinsipnya sudah tidak ada masalah APBD-P 2012 tinggal menunggu legal formal dari gubernur saja.” (wka/isd)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: